Kewajiban daftar ulang API ini sesuai dengan ketentuan pasal 42, peraturan Kementerian Perdagangan nomor: 27/M-DAG/PER/5/2012 yang berlaku sejak 2 Mei 2012. Pasal 42 peraturan tersebut menyatakan bahwa API-U dan API-P wajib disesuaikan lagi paling lambat 31 Desember 2012. Para importir kembali harus kembali mempersiapkan dokumen-dokumen terkait dalam rangka daftar ulang API yang dimiliki saat ini. Poin Poin Penting dalam perubahan ketentuan tentang API yang diatur dalam peraturan nomor 27 tahun 2012 tersebut. Diantaranya :
- Ketentuan jenis API tidak ada perubahan, yaitu : API terdiri dari API-U dan API-P. Namun, API-U hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu dengan tujuan diperdagangkan. Impor barang tertentu tersebut hanya untuk kelompok/jenis barang yang tercakup dalam 1(satu) bagian (section) sebagaimana tercantum dalam Sistem Klasifikasi Barang (BTKI-Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 4) . Kelompok/Jenis barang tersebut tercantum di dalam API-U yang diberikan kepada masing-masing importir. Ketentuan ini akan membatasi para importir umum untuk mengimpor jenis barang. Misal : Importir Tekstil dan Barang Tekstil (Bagian XI) tidak dapat mengimpor barang Alas Kaki, Tutup Kepala, Payung..(Bagian XII). Importir hanya diperbolehkan impor tekstil dan barang tekstil saja.
- Perusahaan Pemilik API-P memiliki tambahan kesempatan untuk impor jenis barang lain, selain dari impor barang yang dipergunakan sendiri untuk keperluan barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan / atau bahan untuk mendukung proses produksi. Perusahaan pemilik API-P dapat mengimpor barang industri tertentu sepanjang diperlukan untuk pengembangan usaha dan investasinya. Barang industri tertentu yang diimpor tersebut dapat diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Barang industri tertentu tersebut tidak digunakan dalam proses produksi dan hanya digunakan untuk tujuan tes pasar dan/atau barang komplementer (Pasal 6). Persyaratan untuk dapat perusahaan API-P mengimpor barang tertentu tersebut adalah harus terdaftar sebagai Produsen Importir. Ketentuan tersebut pada hakekatnya mempunyai tujuan yang baik, namun potensi penyalahgunaan perijinan ini sangat besar. Misal: Pemilik API-P adalah perusahaan di Industri A, karena ada ketentuan tersebut, Pemilik API-P dapat mengimpor barang tertentu. Namun, barang impor tertentu tersebut tidak sesuai dengan barang yang dimintakan pada saat pengurusan perijinan Produsen Importir. Pemilik API-P tersebut dapat menjual barang impor tertentu tersebut dengan bebas di pasar domestik Indonesia. Pengawasan dari Kementerian Perdagangan yang ketat perlu dilakukan dimulai sejak pemberian status sebagai Produsen Importir , pelaksanaan importasi barang hingga penilaian kepatuhan ( post audit).
- Kewenangan menerbitkan API berada pada menteri Perdagangan. Menteri melimpahkan atau mendelegasikan kewenangan penerbitan API pada :
- Kepala BKPM; khusus untuk API-U dan API-P bagi perusahaan penanaman modal yang ijin usahanya diterbitkan oleh Kepala BKPM. ( Dalam Hal Ini Perusahaan PMA )
- Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri; khusus untuk API-P bagi badan usaha atau kontraktor dibidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama dengan pemerintah RI.
- Kepala Dinas; khusus untuk API-U dan API-P hanya untuk perusahaan penanaman modal dalam negeri dan dan perusahaan selain badan usaha atau kontraktor dibidang energi, minyak dan gas bumi . Dalam Hal Pemerintahan Propinsi telah dibentuk instansi penylenggara pelayanan Terpadu Satu Pintu menteri dapat mendelegasikan penerbitan APIU-APIP kepada Kepala PTSP tersebut
- Kepala Badan Pengusahaan Kawasan dan Pelabuhan Bebas; khusus untuk API-U dan API-P bagi perusahaan, badan usaha atau kontraktor yang didirikan dan berdomisli di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ( Batam, Bintan, dan Karimun)
- Pembedaan warna API-U dan API-P. API-U berwarna biru muda, dan API-P berwarna hijau muda dengan logo kementerian Perdagangan
Referensi :
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 59/M-DAG/PER/9/2012
- Rumah Expor impor
